BantenMedia, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) baru saja menerima kunjungan dari Kamar Dagang Hainan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China. Kunjungan ini berlangsung pada Minggu (07/12/2025), dan dalam kesempatan tersebut, para pengusaha asal Tiongkok menunjukkan minat besar untuk menanamkan investasi di IKN.
Menyambut hal ini, Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Manajemen dan Strategi Konstruksi, Danis H. Sumadilaga menyampaikan bahwa pembangunan IKN sedang berlangsung dengan cepat dan ditujukan untuk mencapai target sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.
“Kami memiliki target bahwa pada 2028 Presiden akan mengumumkan IKN sebagai ibu kota politik. Dari bulan Desember hingga akhir 2027, kami juga sedang membangun kawasan legislatif dan yudikatif agar pada tahun 2028 siap menjadi ibu kota politik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (8/12/2025).
Danis menambahkan bahwa pembangunan IKN berlangsung dalam lima tahapan hingga 2045. Saat ini, fokus utama adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A. Selain itu, kegiatan konstruksi juga mulai bergerak ke KIPP 1B dan 1C.
Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang Hainan Indonesia, Karmin menyampaikan apresiasi atas perkembangan IKN. Dia menjelaskan bahwa delegasi yang hadir berasal dari komunitas pengusaha lintas wilayah di Tiongkok, tidak hanya dari Hainan, tetapi juga dari Shenzen dan beberapa daerah lain.
“Investor dari Tiongkok yang akan datang nanti akan melihat perkembangan IKN secara baik. Mereka sangat tertarik,” ujarnya.
Delegasi yang hadir terdiri dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor teknologi, manufaktur, furnitur, pariwisata, produk konsumen, bahan bangunan, sanitasi, hingga industri makanan.
Untuk diketahui, total realisasi investasi yang telah tertanam di IKN mencapai Rp65,3 triliun hingga September 2025.
Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa investasi tersebut berasal dari 49 badan usaha, baik dalam maupun luar negeri.
“Hingga September 2025, realisasi investasi swasta non-APBN telah mencapai Rp65,3 triliun dari 49 pelaku usaha [52 perjanjian kerja sama],” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).
Selain itu, dia juga memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Terlebih, pembangunan IKN sendiri telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Perpres ini resmi diundangkan sejak 30 Juli 2025.
“Perpres 79 2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan,” kata Basuki.
