Pengukuhan Pokja PUG Kabupaten Sorong Selatan
Pokja PUG (Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender) Kabupaten Sorong Selatan resmi dikukuhkan oleh Wakil Bupati Yohan Bodory di Aula Bappeda Sorong Selatan, pada hari Selasa (2/12/2025). Proses pengukuhan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor pembangunan.
Anggota yang dilantik merupakan perwakilan dari Perangkat Daerah (PD) lingkup Kabupaten Sorong Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh instansi pemerintah setempat terlibat langsung dalam upaya memperkuat implementasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan.
Tugas Pokja PUG yang Menjadi Fondasi Pembangunan
Wakil Bupati Yohan Bodory menekankan bahwa keberadaan Pokja PUG menjadi motor utama dalam memperkuat implementasi keadilan dan kesetaraan gender di seluruh sektor pembangunan. Ia menyampaikan harapan agar Pokja PUG dapat bekerja secara sinergis, menjadi jembatan komunikasi antar lembaga, serta memastikan semangat kesetaraan gender benar-benar terintegrasi dalam setiap aspek pembangunan di Sorong Selatan.
Pengukuhan ini juga diselenggarakan bersamaan dengan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG Tahun 2025 yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Acara ini menjadi langkah awal dalam memastikan kebijakan pembangunan daerah responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil.
Tanggung Jawab Pokja PUG dalam Implementasi Kebijakan
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sipora Hombore, menjelaskan bahwa tugas Pokja PUG mencakup beberapa aspek penting. Pertama, koordinasi perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap gender. Kedua, analisis kebijakan dan penyediaan data yang terpilah. Ketiga, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan advokasi. Terakhir, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan gender di setiap PD.
Menurut Sipora, Pokja PUG bertindak sebagai wadah konsultasi sekaligus penggerak strategis. Tujuannya adalah memastikan alokasi sumber daya yang adil dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan. Ia menekankan bahwa PD teknis harus mulai mengalokasikan program lebih berpihak kepada perempuan, mengingat isu pendidikan, kesehatan, hingga representasi perempuan di ruang kebijakan masih menjadi tantangan di tingkat lokal.
Langkah Lanjutan Setelah Pengukuhan
Sipora menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah lanjutan usai sosialisasi dan pengukuhan Pokja PUG. Salah satu langkah pertama adalah mengevaluasi SDM internal dinas, terutama tenaga yang ditempatkan pada bidang teknis. Ia menegaskan bahwa SDM di dinas pemberdayaan perempuan harus memiliki kemampuan teknis yang kuat. Hal ini penting untuk mendukung kepemimpinan dan memastikan pelaksanaan PUG berjalan maksimal.
Seluruh pengurus Pokja PUG akan dievaluasi setiap tiga bulan. Selain itu, mereka juga akan mempercepat pemenuhan indikator menuju kabupaten/kota layak anak. Evaluasi berkala ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota Pokja PUG tetap aktif dan berkomitmen dalam menjalankan tugasnya.
Membangun Komitmen Bersama
Pengukuhan Pokja PUG tidak hanya menjadi momen formal, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam membangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait. Dengan adanya struktur seperti Pokja PUG, diharapkan kebijakan pembangunan dapat lebih inklusif dan merata, terutama dalam hal perlindungan dan pemberdayaan perempuan.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
