Berita Terkini dari Provinsi Riau
Berikut adalah rangkuman berita menarik seputar Provinsi Riau yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Ada beberapa isu penting yang muncul, mulai dari aksi warga Rohingya hingga keluhan tenaga medis di rumah sakit daerah.
Warga Rohingya di Pekanbaru Gelar Aksi Demo: Tuntut Biaya Hidup yang Layak
Pada hari Senin (19/1/2026), seratusan warga Rohingya melakukan aksi demo di samping kantor International Organization for Migration (IOM) di Jalan M Jamil, samping Bandar Serai MTQ, Pekanbaru. Mereka membentangkan spanduk untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Warga Rohingya ini merupakan keluarga yang kini menjadi imigran di Pekanbaru. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat mereka harus turun tangan dan menyuarakan kebutuhan mereka kepada dunia internasional melalui IOM.
Sejak tahun 2023, bantuan kemanusiaan dari IOM untuk warga Rohingya disebut semakin berkurang. Bahkan akses rumah sakit dan kebutuhan papan tidak lagi dipenuhi oleh IOM. Muhammad Shobi, salah seorang warga Rohingya, mengungkapkan bahwa bantuan yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
“Kontrak rumah saja sudah Rp 800 sampai 900 ribu per bulan. Belum lagi untuk biaya kesehatan dan susu anak. Sementara bantuan yang diberikan hanya Rp 2.350.000 rupiah. Itu sama sekali tidak memadai,” ujarnya.
Menurutnya, IOM sudah tidak lagi memfasilitasi rumah tempat tinggal yang layak. Dengan bantuan yang makin dikurangi, ia kemudian menggunakannya untuk biaya kontrak rumah.
Dokter IGD RSUD Bangkinang di Kampar Menjerit, Intensif Turun 83 Persen
Seorang dokter jaga IGD RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, viral di media sosial setelah menyampaikan keluh kesahnya terkait pemotongan intensif mencapai 83 persen.
Postingan tersebut diunggah ke akun Instagram @medicstory.id pada Selasa (13/1/2026). Berikut penjelasan lengkapnya:
“Saya dokter jaga IGD RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, status saya PPPK, sudah bekerja selama 1 thn 9 bulan di RSUD Bangkinang.
Tolong viral kan min, saat ini kami merasa di dzalimi karena :
-
Insentif daerah yang sebelumnya kami terima sejumlah 5,6 juta, untuk tahun ini dipangkas hingga menjadi 850 ribu, dengan alasan efisiensi, sementara jumlah shift dan jumlah pasien makin hari makin ramai datang ke IGD, yang membuat kami makin kecewa terhadap para pejabat yang di manajemen tidak ada yang mengalami efisiensi, apa memang harus di efisiensi hingga jadi 850 ribu?
-
Jasa medis kami belum cair mulai dari Maret 2025 hingga saat ini, dengan alasan untuk membayar hutang obat dan bahan habis pakai, ini tidak masuk akal, anggaran obat dan bahan habis pakai sudah ada anggaran nya sendiri.
-
Uang jaga malam juga dihapuskan untuk tahun ini, ini yang lebih tidak manusiawi, shift kami masing-masing akan dikurangi, tetap yang awalnya jaga 3 orang atau 2 orang dokter jaga.”
Ketua IDI Kampar, dr. Ari Wirasto, M.H., CMC, menyatakan telah menerima informasi tentang postingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa IDI memahami dinamika kebijakan keuangan pemerintah yang sedang berlangsung.
“Termasuk kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak hingga ke daerah,” katanya.
Menurut dia, sektor kesehatan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan sektor lainnya. Dokter dan tenaga kesehatan bekerja dengan beban kerja yang tinggi, tanggung jawab profesional yang besar, serta risiko medis dan tuntutan hukum yang tidak ringan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
IDI Kampar berharap agar setiap kebijakan yang diambil dapat melalui komunikasi yang terbuka, pertimbangan yang matang, serta memperhatikan aspek keadilan dan keberlangsungan pelayanan kesehatan.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
