KOPENHAGEN, Ikabari–
Denmark sedang menghadapi dilema diplomatik yang kompleks dalam mempertahankan wilayah Greenland. Tantangan ini semakin menguat karena tekanan dari Amerika Serikat (AS) dan meningkatnya tuntutan kemerdekaan di wilayah tersebut. Situasi ini muncul menjelang pertemuan antara Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dengan pejabat Denmark dan Greenland.
Ancaman Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih Greenland telah memicu solidaritas negara-negara Eropa terhadap Denmark. Namun, di sisi lain, krisis ini juga menunjukkan bahwa Greenland semakin menjauh dari Kopenhagen, dengan sebagian besar penduduknya menginginkan kemerdekaan.
Realitas Politik
Dukungan internasional yang diterima Denmark terjadi di tengah fakta bahwa mayoritas warga Greenland ingin merdeka. Bahkan, partai oposisi terbesar di wilayah itu kini mendorong agar negosiasi dilakukan langsung dengan Washington tanpa melalui Kopenhagen.
“Denmark berisiko menghabiskan modal kebijakan luar negerinya untuk mengamankan Greenland, hanya untuk melihat wilayah itu pergi meninggalkannya setelahnya,” ujar profesor ilmu politik Universitas Kopenhagen, Mikkel Vedby Rasmussen.
Bagi Denmark, melepaskan Greenland bukan sekadar kehilangan wilayah, tetapi juga meredupkan peran geopolitiknya di kawasan Arktik. Greenland memiliki posisi strategis di antara Eropa dan Amerika Utara serta menjadi lokasi penting bagi sistem pertahanan rudal balistik AS.
Presiden Donald Trump menyatakan keinginannya agar Greenland—yang kaya mineral dan strategis—menjadi bagian dari AS. Namun, segala upaya diplomatik Denmark bisa berakhir tanpa hasil apabila warga Greenland memilih merdeka atau membuat kesepakatan sendiri dengan Washington.
Kepentingan yang Lebih Luas
Kepentingan ini tidak hanya menyangkut Denmark. Negara-negara Eropa mendukung Kopenhagen bukan semata karena solidaritas, tetapi karena melepas Greenland dinilai dapat menciptakan preseden berbahaya yang mendorong kekuatan besar lain mengajukan klaim teritorial terhadap negara kecil, sehingga mengguncang tatanan dunia pasca-1945.
Kementerian Luar Negeri Denmark menolak berkomentar, namun merujuk pada pernyataan bersama Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dan Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen pada 22 Desember.
“Perbatasan nasional dan kedaulatan negara berakar pada hukum internasional,” kata keduanya. “Itu adalah prinsip fundamental. Anda tidak bisa mencaplok negara lain… Greenland milik rakyat Greenland.”
Frederiksen juga menegaskan pekan ini, “Jika Amerika Serikat memilih menyerang negara NATO lain, maka semuanya akan berhenti, termasuk NATO dan jaminan keamanan yang telah diberikan aliansi ini sejak Perang Dunia Kedua.”
Kartu Greenland dan Tekanan AS
Pemerintahan Trump menyatakan, semua opsi masih terbuka, termasuk membeli Greenland atau mengambilnya dengan kekuatan. Rasmussen menilai diskusi rasional tentang apakah mempertahankan Greenland sepadan dengan biayanya telah tenggelam oleh kemarahan publik atas ancaman Trump.
“Ini tidak lagi menjadi bagian dari perdebatan politik di Denmark. Saya khawatir kita sudah masuk ke mode patriotisme berlebihan,” ujarnya.
Pada era Perang Dingin, posisi strategis Greenland memberi Denmark pengaruh besar di Washington dan memungkinkan belanja pertahanan yang relatif rendah dibandingkan sekutu NATO lainnya. Situasi ini dikenal sebagai “Kartu Greenland”, menurut laporan Pusat Studi Militer Universitas Kopenhagen tahun 2017.
Beban Finansial Denmark
Setiap tahun, Denmark mengucurkan dana blok sekitar 4,3 miliar kroner Denmark (sekitar Rp 11 triliun) untuk menopang perekonomian Greenland, yang hampir stagnan dengan pertumbuhan PDB hanya 0,2 persen pada 2025. Bank sentral memperkirakan adanya celah pembiayaan tahunan sekitar 800 juta kroner Denmark (sekitar Rp 2 triliun) agar keuangan publik tetap berkelanjutan.
Denmark juga menanggung biaya kepolisian, sistem peradilan, dan pertahanan, sehingga total pengeluaran tahunan mendekati 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 16 triliun. Selain itu, tahun lalu Kopenhagen mengumumkan paket pertahanan Arktik senilai 42 miliar kroner Denmark (sekitar Rp 110 triliun) menyusul kritik AS bahwa Denmark kurang serius melindungi Greenland.
Meski demikian, sebagian pihak menolak melihat hubungan ini secara transaksional. Mereka menekankan kewajiban hukum dan moral Denmark berdasarkan hukum internasional serta sejarah panjang yang mengikat kedua wilayah.
Dilema Denmark
Perdana Menteri Frederiksen menghadapi dilema berat, menurut peneliti Fridtjof Nansen Institute di Oslo, Serafima Andreeva. Denmark harus tetap tegas demi menjaga kredibilitas diplomatik, namun sikap itu berisiko merusak hubungan dengan AS pada saat “Rusia menjadi ancaman yang semakin cepat meningkat, dan berada di pihak yang tidak disukai AS jelas tidak menguntungkan siapa pun di Barat”.
Frederiksen juga akan menghadapi pemilu tahun ini, meski isu Greenland belum menjadi tema utama kampanye. Namun, perdebatan publik mulai mengemuka.
“Saya tidak mengerti mengapa kita harus mempertahankan komunitas dengan Greenland ketika mereka sangat ingin keluar darinya,” ujar penulis sains dan penyiar Denmark, Lone Frank. “Sejujurnya, Greenland tidak menimbulkan rasa memiliki apa pun bagi saya.”
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
