Pandangan Ahli tentang Kerja Sama Teknologi Drone dengan Iran
Seorang pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia (UI), Agung Nurwijoyo, memberikan analisis terkait tawaran kerja sama teknologi drone yang diajukan oleh Iran kepada Indonesia. Menurutnya, tawaran ini memiliki sejumlah motivasi strategis dan perlu ditempatkan dalam kerangka pemanfaatan damai, khususnya di sektor ekonomi dan pertanian.
Agung menyebut setidaknya ada tiga motivasi utama dari Iran dalam menawarkan teknologi drone. Pertama, adanya intensi kuat untuk memperluas jejaring kerja sama, terutama untuk kepentingan ekonomi dan pertanian. Kedua, perluasan kerja sama tersebut dilakukan untuk memperkuat legitimasi teknologi strategis Iran. Ketiga, tawaran joint production dan transfer teknologi menjadi upaya Iran untuk mengurangi dampak isolasi ekonomi yang selama ini dialami Teheran.
Potensi dan Realistisnya Tawaran
Menurut Agung, tawaran pembangunan pabrik drone di Indonesia dinilai realistis karena ada titik temu antara kesiapan Iran dan perhatian Indonesia dalam kerja sama industri drone dengan beberapa negara. Ia menilai bahwa jika ditanya apakah tawaran ini cukup realistis, maka jawabannya adalah ya. Dengan kesiapan Iran dalam melakukan transfer teknologi dan membuka pabrik, serta perhatian Indonesia dalam kerjasama industri drone dengan beberapa negara, maka ada titik temu tersebut.
Namun, Agung menekankan bahwa kerja sama ini tidak berjalan dalam ruang vakum. Ada beberapa risiko dan tantangan, terutama terkait regulasi dan kepatuhan terhadap sanksi internasional. Ia menyoroti dua poin penting yang perlu dipertimbangkan. Pertama, regulasi dan kepatuhan terhadap sanksi internasional. Kedua, kompetisi dengan negara lain seperti Turki dan Pakistan, sehingga faktor pengembangan teknologi, standar, dan kebutuhan sangat menentukan.
Karakteristik Dual-Use Drone
Agung menilai industri drone memiliki karakteristik dual-use, artinya pesawat tanpa awak ini dapat digunakan untuk kepentingan sipil maupun dikembangkan untuk aspek pertahanan. Di satu sisi, drone dapat digunakan untuk tujuan damai, khususnya ekonomi dan pertanian. Di sisi lain, drone juga bisa dikembangkan dalam aspek pertahanan. Namun, melihat adanya potensi tekanan kebijakan dari negara lain, penting untuk membingkai dalam kerangka yang jelas dan prioritas dalam aspek damai.
Keuntungan Strategis bagi Indonesia
Jika Indonesia menerima tawaran tersebut, akan ada keuntungan strategis yang bisa diperoleh, termasuk penguatan industri teknologi dalam negeri melalui transfer teknologi, pengembangan SDM, hingga potensi lapangan kerja. Selain itu, kerja sama tersebut juga bisa menjadi bentuk diversifikasi mitra strategis. Pilihan alternatif dengan Iran penting dengan melihat kesamaan nilai dan identitas, sehingga potensi penguatan jalinan negeri Muslim dan Global South Solidarity.
Proses Transfer Teknologi
Agung menilai transfer teknologi yang mungkin terjadi dalam kerja sama tersebut dapat mencakup manufaktur, pemeliharaan, serta perangkat lunak operasi dasar. Ia menilai proses transfer teknologi akan berjalan bertahap. Ia menekankan, pemerintah perlu memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pasar. Klausul detail harus dipastikan, termasuk keterlibatan Indonesia dalam desain dan modifikasi, hingga pengembangan bersama.
Risiko Tekanan Geopolitik
Agung menilai potensi tekanan dari negara lain sangat mungkin terjadi, meskipun tidak selalu terbuka. Ia menyebut tekanan dapat meningkat drastis apabila kerja sama drone itu berkaitan langsung dengan pertahanan dan konflik Timur Tengah. Untuk itu, penting bagi Indonesia untuk menegaskan kerangka kerja sama. Agung menilai pemerintah Indonesia pasti akan memperhitungkan dampak diplomatiknya.
Regulasi dan Pengawasan
Agung menilai regulasi dalam siapa yang membeli, mengoperasikan, dan mengekspor juga penting diperhatikan. Penting juga melihat dalam konteks keamanan siber dan data. Struktur pengawasan kerja sama harus dilakukan secara multi-lapis dan melibatkan lintas kementerian/lembaga, termasuk DPR.
Rekomendasi dan Langkah Antisipasi
Di sisi lain, Agung merekomendasikan pemerintah bersikap selektif dan bersyarat dalam menyikapi tawaran kerja sama tersebut. Manfaat kerja sama ada, tetapi risiko geopolitik juga harus menjadi perhatian. Ia menekankan perlunya garis merah dalam kerja sama, terutama terkait transfer teknologi, orientasi ekspor, penggunaan, serta kontrol data.
Langkah antisipasi yang penting dilakukan Indonesia, kata ia, adalah mitigasi politik luar negeri dengan melibatkan lintas kementerian/lembaga dan DPR, serta briefing dini kepada mitra terkait. Regulasi tetap harus jelas dan berikan keuntungan strategis Indonesia. Jadi, kerja sama ini harus memiliki orientasi, regulasi, dan narasi yang jelas dengan garis merah yang jelas.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
