Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid duduk bersama membahas soal pengaturan [Selanjutnya..]
IKABARI - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah sedang memperbaiki [Selanjutnya..]
KABAR TERKINI
Category: laws and regulations
Kelima Poin UU Hak Cipta yang Dikritik Ariel dkk di Mahkamah Konstitusi
Sebanyak 29 seniman musik dari Indonesia yang menjadi bagian dari asosiasi bernama VISI secara resmi [Selanjutnya..]
Jadwal & Lokasi Terbaru: Contra Flow, One Way, dan Sistem Kendaraan Ganjil-Genap Selama Mudik Lebaran 2025
Pihak pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan aturan lalu lintas khusus untuk transportasi [Selanjutnya..]
BPOM RI Tarik 91 Kosmetik Ilegal dan Berbahaya, Ini Daftarnya
Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM RI) kembali menarik 91 kosmetik ilegal yang mengandung bahan [Selanjutnya..]
Didatangi Agnez Mo dan Ariel Noah, Supratman Andi Agtas: UU Hak Cipta Perlu Direvisi
No. 28 Tahun 2014 perlu direvisi. Hal ini dibutuhkan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang [Selanjutnya..]
Ada Operasi Keselamatan 2025, Begini Cara Cek Kendaraan yang Kena ETLE
– Korlantas Polri bakal mengedepankan sistem tilang elektronik (Electronic Traffic Low Enforcement) selama Operasi Keselamatan [Selanjutnya..]
‘Sertifikat ganda’ di Bekasi gusur rumah warga – Mengapa BPN terbitkan sertifikat di atas tanah sengketa?
Kasus sertifikat ganda di atas sebidang tanah yang sama disebut sudah “darurat” oleh Konsorsium Pembaruan [Selanjutnya..]
5 Fakta Penyegelan KEK Lido Milik Hary Tanoe, Pembangunan Dihentikan
, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (6/2). Penyegelan dilakukan karena aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan [Selanjutnya..]
Curhat Pemilik Mobil Jadi Korban Salah Sasaran ETLE 10 Kali
– Saat ini tak jarang kejadian pengemudi mobil atau sepeda motor mendapat tilang elektronik atau [Selanjutnya..]
Alasan Menteri Lingkungan Akhirnya Segel dan Hentikan Pembangunan KEK Lido Milik Hary Tanoe
) di Jawa Barat. Hal ini dilakukan setelah Kementerian menemukan sejumlah pelanggaran, termasuk aktivitas pembangunan [Selanjutnya..]
