Rencana Bandara Kertajati sebagai Pusat Pemeliharaan Pesawat Militer AS
Sejumlah wacana terkait rencana penggunaan Bandara Kertajati sebagai pusat pemeliharaan (MRO) pesawat militer Hercules/C-130 di Asia memicu perhatian masyarakat. Tawaran ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, kepada pemerintah Indonesia dan diklaim akan dibiayai sepenuhnya oleh pihak AS.
Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan RI, menyatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan Bandara Kertajati untuk menjadi bengkel pesawat militer AS. Namun, pembahasannya masih berada pada tahap awal. Ia juga melaporkan rencana tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Penjelasan dari Pihak Terkait
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan (Karo Humas dan Infohan) Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa kabar yang beredar masih dalam bentuk rancangan awal. Proses pembahasan internal dan antarinstansi masih berlangsung.
Rico menegaskan bahwa rencana Bandara Kertajati sebagai pusat maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat Hercules/C-130 tidak bertujuan membangun pangkalan militer AS di Indonesia. Ia menekankan bahwa proyek ini hanya berkaitan dengan pemeliharaan pesawat, bukan penggunaan secara militer.
Isu Hoaks Mengenai Bendera AS di Bandara Kertajati
Baru-baru ini, isu hoaks mengenai bendera Amerika Serikat (AS) berkibar di kawasan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati ramai dibicarakan di media sosial. Dalam unggahan tersebut, terdapat narasi yang menyebut Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer AS dan dijadikan bengkel pesawat AS.
Pengelola BIJB Kertajati membantah informasi tersebut dan memastikan bahwa gambar yang beredar merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi artificial intelligence (AI).
Analisis dari Pakar Geopolitik
Wibawanto Nugroho, pakar geopolitik dan keamanan nasional, menilai bahwa rencana kerja sama ini sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Menurutnya, kerja sama dengan negara mana pun tidak menjadi masalah selama dijalankan dengan transparansi dan aturan yang jelas.
Ia menekankan pentingnya governance dalam setiap bentuk kerja sama internasional. Selain itu, Indonesia harus mampu melakukan negosiasi secara realistis agar kepentingan nasional tetap menjadi prioritas.
“Kita tetap harus terbuka terhadap public trust dan informasi yang benar, sehingga masyarakat dapat mendukung kebijakan pemerintah,” ujarnya. “Intelijen tetap berjalan, tetapi kepercayaan publik yang dibangun melalui komunikasi yang baik dan dua arah juga harus berjalan.”
Tanggapan dari Anggota DPR
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, meminta pemerintah berhati-hati terkait persetujuan menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat perawatan pesawat Hercules/C-130 seperti yang diusulkan Pemerintah Amerika Serikat. Ia menilai kerja sama tersebut memiliki dimensi strategis, pertahanan, hingga kedaulatan negara yang harus dikaji secara menyeluruh.
Menurut TB Hasanuddin, jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer AS di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia. Hal ini tentu harus dicermati karena dapat berbenturan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia.
Politikus PDI Perjuangan ini juga menyoroti status Bandara Kertajati yang selama ini merupakan bandara sipil. Menurut dia, apabila digunakan sebagai pusat perawatan pesawat militer asing, maka perlu ada penyesuaian regulasi, tata kelola, serta pengaturan zonasi yang jelas.
