Pendapat Keuskupan Agung Merauke Mengenai Film Dokumenter Pesta Babi
Keuskupan Agung Merauke memberikan pendapat terkait film dokumenter Pesta Babi yang menggambarkan deforestasi di beberapa wilayah Papua Selatan akibat Proyek Strategis Nasional (PSN). Film ini dibuat oleh antropolog Cypri Paju Dale dan jurnalis investigasi Dandhy Laksono. Meski menilai film tersebut provokatif, Keuskupan Agung Merauke meminta masyarakat untuk tetap kritis dalam menyikapi informasi yang disampaikan.
Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC, menyatakan bahwa ia sebenarnya senang dengan film tersebut karena memiliki sifat provokatif yang bisa memicu perenungan. Namun, ia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh langsung menerima materi dalam film tanpa analisis.
“Bagus juga filmnya. Apalagi film yang memprovokasi hati kita. Bagi saya film pesta babi itu memang bersifat betul-betul provokatif, terlebih untuk diri sendiri. Nonton lah pesta babi itu, bagus kita tonton,” ujarnya.
Namun, Uskup Mandagi menyoroti bahwa film tersebut dibuat oleh orang yang tidak tinggal di Papua. Ia menilai bahwa pembuat film hanya mengandalkan bantuan orang-orang yang hanya tinggal sementara di wilayah tersebut.
“Tetapi dalam menonton jangan hilang otak kita, daya kritis kita. Misalnya apa tujuan dari film itu. Orang yang buat film ini dia tidak tinggal di Papua, yang membantu dia hanya (orang) keliaran beberapa waktu,” tambahnya.
Uskup Mandagi juga mengkritik narasi bahwa Keuskupan Agung Merauke menyetujui dan menerima PSN. Ia menilai bahwa film tersebut menyerukan bahwa gereja Katolik menerima dana dari perusahaan-perusahaan yang merusak hutan Papua.
“Keuskupan Agung khususnya Uskup bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang menghancurkan hutan Papua Selatan terlebih hutan sawit. Ini dikatakan juga bukan hanya bekerja sama, mendapat dana lagi. Jadi seolah-olah Keuskupan Agung sudah disuap. Pertanyaannya benar kah ini? kenapa sutradara film ini tidak datang tanya kepada uskup, pastor-pastor yang ada di tempat itu?” katanya.
Uskup Mandagi mengaku sedih dengan narasi yang digunakan dalam film tersebut, namun ia tetap percaya pada kebenaran. “Saya sebagai uskup merasa sedih dengan berita tentang Keuskupan Agung (Merauke) di dalam film itu, tapi tidak apa-apa kok, karena kebenaran di atas segala-galanya.”
Ia juga menegaskan bahwa banyak hal positif yang bisa ditonjolkan dari Papua Selatan, seperti persaudaraan, perkembangan, dan pembangunan.
Kredibilitas Informasi dan Dukungan Publik dalam Kerja Jurnalistik Dandhy Laksono
Dandhy Laksono, sutradara film Pesta Babi, menjelaskan bahwa kredibilitas informasi dan dukungan publik menjadi pelindung utama dalam kerja jurnalistiknya. Ia menegaskan bahwa dalam proses membuat film, ia dan timnya sangat ketat dalam memastikan akurasi data.
“Bikin seakurat mungkin aja tetap dihantam kekuasaan, apalagi enggak akurat. Jadi, kami ketat banget,” ujarnya.
Menurut Dandhy, jika bukan masyarakat, siapa lagi yang akan melindungi jurnalis seperti dirinya. Ia menyebut bahwa dirinya dan rekan-rekannya rentan terhadap jeratan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Dalam kasus film Dirty Vote, Dandhy menyebut bahwa data yang digunakan adalah data terbuka yang kemudian dihimpun dan dianalisis. Ia menilai bahwa para ilmuwan dan pengamat yang berusaha proper dengan data pun rentan terhadap ancaman.
Film Pesta Babi menceritakan dampak PSN terhadap kehidupan masyarakat adat di Papua. Meskipun banyak acara nonton bareng (nobar) yang diadakan, sebagian diantaranya dibubarkan oleh aparat.
Saat ini, film Pesta Babi sudah bisa ditonton secara resmi di enam kanal YouTube, yaitu Watchdoc Documentary, Greenpeace Indonesia, Indonesia Baru, Jubi TV, dan Bentala Rakyat. Sebelumnya, film itu hanya bisa ditonton lewat acara nobar.
