Generasi Z: Harapan dan Tantangan dalam Masa Depan Demokrasi Indonesia
Generasi Z dianggap sebagai harapan baru bagi masa depan demokrasi Indonesia. Mereka tumbuh di era digital, yang membuat mereka lebih kritis, cepat menyuarakan isu publik, serta aktif dalam ruang digital. Namun, di balik potensi besar tersebut, Gen Z juga menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari pengangguran, upah yang rendah, hingga tekanan otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) yang bisa memengaruhi masa depan ekonomi dan politik generasi muda.
Menurut Jessica Arreta, Gen Z merupakan kelompok demografi terbesar di Indonesia, mencapai 27 persen dari total populasi. Mereka unik karena tumbuh sebagai digital native, yang membuat mereka terbiasa hidup dengan internet dan teknologi, termasuk dalam menyalurkan aktivisme politik melalui ruang digital. Hal ini menjadi modal awal positif bagi perjalanan Indonesia menuju 2045, terutama dalam memperkuat kualitas demokrasi.
Secara mendasar, Gen Z memiliki fondasi yang cukup kokoh untuk menjadi penerus demokrasi di masa depan. Namun, partisipasi politik mereka saat ini masih cenderung terbatas pada aspek elektoral. Banyak dari Gen Z memaknai pemilu lima tahunan sebagai bentuk utama keterlibatan politik, sementara keterlibatan substantif masih belum optimal.
“Contohnya, mereka merasa suatu isu sudah dilontarkan dan sebagian sudah dipenuhi pemerintah. Mereka bisa menjadi terfragmentasi, bahkan narasi untuk menggaungkan demokrasi itu sendiri bisa melemah,” jelas Jessica.
Selain itu, Gen Z juga dinilai rentan secara ekonomi. Mereka menghadapi berbagai tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan sekitar 20 persen di antaranya berada dalam kondisi tidak bekerja, tidak bersekolah, atau tidak menjalani pelatihan. Bahkan bagi yang bekerja, banyak yang menerima upah lebih rendah dibandingkan kelompok usia lainnya.
Sebagian dari mereka juga tidak terserap di sektor formal, sehingga harus bekerja di sektor informal atau mengalami setengah pengangguran (underemployment). “Ancaman otomasi dan juga ancaman AI turut memperburuk kerentanan Gen Z,” ujar Jessica.
Tantangan yang Perlu Diperhatikan dalam Kebijakan Publik
Tantangan yang dihadapi Gen Z tidak hanya berkaitan dengan peningkatan partisipasi politik, tetapi juga penguatan fondasi kehidupan mereka agar mampu berperan aktif dalam mendorong demokrasi dan perubahan struktural. Jessica menyebut, ada setidaknya empat hal yang perlu menjadi perhatian dalam kebijakan publik yang bisa difokuskan, dan saat ini tanggung jawabnya dipegang oleh generasi pendahulu.
Pertama, penciptaan lapangan kerja berkualitas bagi generasi muda melalui percepatan industrialisasi, keterbukaan ekonomi, serta penyederhanaan birokrasi dan perizinan guna mendorong investasi dan pertumbuhan usaha. Kedua, reformasi birokrasi menjadi penting, terutama untuk mengatasi persoalan perizinan dan praktik pungutan liar yang masih sering terjadi.
Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu difokuskan pada kebutuhan pasar kerja, mengingat masih adanya ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch). Keempat, pendidikan demokrasi harus diperkuat, tidak hanya untuk membangun kepercayaan diri generasi muda dalam dunia kerja, tetapi juga untuk melatih kemampuan berargumentasi, memahami nilai-nilai demokrasi sejak dini, serta mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Langkah Konkret untuk Membangun Masa Depan yang Lebih Baik
Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung Gen Z, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu cara adalah dengan memastikan akses layanan pendidikan dan pelatihan yang memadai, sehingga generasi muda dapat meningkatkan kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, sistem perlindungan sosial juga perlu diperkuat, terutama untuk mereka yang belum terserap di sektor formal.
Selain itu, penting juga untuk menciptakan ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi Gen Z. Melalui inisiatif-inisiatif partisipatif, seperti dialog antara pemerintah dan generasi muda, serta penguatan kapasitas organisasi kepemudaan, Gen Z bisa lebih aktif dalam membentuk kebijakan yang relevan dengan kebutuhan mereka.
Dengan begitu, Gen Z tidak hanya menjadi pengamat demokrasi, tetapi juga aktor utama dalam membangun Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
