Pertumbuhan Ekonomi Nasional Mengalami Akselerasi
Pemerintah terus berupaya mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang kini menunjukkan tren akselerasi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,61 persen, naik dari sebelumnya 5,39 persen. Hal ini menjadi indikasi positif bahwa arah perekonomian mulai beralih ke fase ekspansi yang lebih kuat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kenaikan angka pertumbuhan tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong pemulihan dan mempercepat laju pertumbuhan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan diskusi dengan Presiden mengenai perubahan arah ekonomi yang semakin positif.
“Kita sudah bisa membalik arah ekonomi. Dulu sekitar 5,39, sekarang 5,61. Jadi ekonomi kita sedang mengalami akselerasi,” ujar Purbaya saat bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah melalui diversifikasi sumber pembiayaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah rencana penerbitan obligasi dalam bentuk Panda Bonds di China dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
“Pemerintah akan menerbitkan bonds dalam bentuk Panda Bonds di China dengan bunga yang lebih rendah agar tidak terlalu bergantung pada dolar lagi. Diversifikasi sumber pembiayaan akan lebih baik ke depan,” tambah Purbaya.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan terus meluncurkan kebijakan strategis. Upaya ini mencakup penguatan koordinasi dengan bank sentral dalam menjaga likuiditas serta pemberian stimulus tambahan untuk mendorong aktivitas ekonomi pada triwulan kedua.
“Kami akan memberikan stimulus tambahan ke perekonomian yang tidak lama lagi akan diumumkan. Mungkin mulai 1 Juni nanti,” jelas Purbaya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan KSSK di Istana Merdeka. Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas perkembangan kondisi ekonomi dan stabilitas sektor keuangan, termasuk dinamika pasar modal di tengah tekanan global.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa saat ini terjadi fenomena outflow yang tidak terlepas dari dinamika global, khususnya faktor geopolitik dan geoekonomi. Selain itu, kebijakan suku bunga tinggi oleh bank sentral AS membuat aliran dana keluar dari Indonesia.
“Kami sampaikan bahwa terjadi outflow karena kondisi global yang dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan geoekonomi. Dengan adanya kebijakan The Fed higher for longer, maka outflow terjadi. Namun, selama fundamental kita baik, kami harapkan ini akan bisa berbalik,” ujar Friderica.
OJK juga menyiapkan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor global terhadap pasar modal Indonesia. Hal ini mencakup keterbukaan data kepemilikan saham hingga peningkatan granularitas informasi.
“Setelah market event yang dicetuskan sejak akhir Januari kemarin dari MSCI, kami sampaikan bahwa semua concern dari global investor terkait transparansi pasar modal Indonesia sudah kami tangani. Data dari 1 persen pemegang saham sudah kami buka, dan granularitas data dari 9 klasifikasi menjadi 39 sudah kami sampaikan,” tambahnya.
Friderica menjelaskan bahwa OJK juga telah mengungkap data terkait ultimate beneficial owner serta meningkatkan ketentuan likuiditas saham melalui pengaturan free float. Berbagai langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari penguatan fundamental pasar modal.
Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini mulai menunjukkan pola yang lebih mencerminkan fundamental perusahaan. Hal ini seiring dengan perbaikan yang dilakukan setiap perseroan.
“Daya beli masyarakat tetap terjaga, tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih kuat pada triwulan I 2026. Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 5,52 persen dengan kontribusi mencapai 54,36 persen terhadap perekonomian nasional,” kata Purbaya dalam Taklimat Media APBN KiTa di Kementerian Keuangan.
Di sisi lain, inflasi tetap terkendali di level 2,4 persen, sehingga kenaikan harga tidak menggerus daya beli masyarakat secara signifikan. Menurut Purbaya, kondisi ini menunjukkan fondasi konsumsi domestik masih kuat dan menjadi penopang utama ekonomi di tengah tekanan global.
Data BPS menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan kontribusi sebesar 2,94 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi.
“Ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen, salah satunya didorong oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga,” ujarnya.
Kinerja konsumsi ditopang oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, terutama pada momen libur nasional dan Hari Besar Keagamaan seperti Nyepi dan Idul Fitri. Selain itu, berbagai stimulus pemerintah turut mendorong konsumsi, antara lain pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), diskon transportasi, serta kebijakan stabilisasi harga.
BPS mencatat jumlah perjalanan wisatawan nusantara tumbuh 13,14 persen secara tahunan, diikuti peningkatan jumlah penumpang di berbagai moda transportasi. Bahkan, penumpang angkutan darat tercatat tumbuh hingga 20,20 persen.
